Tahun Ini, Jatim Perbaiki 128,7 KM Jalan Rusak- Berita Toyota

Tahun Ini, Jatim Perbaiki 128,7 KM Jalan Rusak

Dinas Pekerjaan Umum (PU) Bina Marga akan terus melakukan perbaikan untuk jalan provinsi yang saat ini mengalami kerusakan baik terkelupas maupun berlubang. Untuk tahun 2017 ini, setidaknya perbaikan jalan provinsi akan dilakukan di 128,7 km jalan.

Gatot Sulistyo, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Jawa Timur mengatakan, perbaikan jalan ini akan dilakukan di 34 ruas jalan provinsi diantaranya Surabaya (5,947 km), Mojokerto (9 km), Bojonegoro (4,440 km), Madiun (13,600 km), Pacitan (5,600 km), Kediri (20,800 km), Malang (5,480 km), dan Probolinggo (21,030 km).

Selain itu juga Jember (27,535 km), Banyuwangi (11,830 km), dan Pamekasan (3,510 km). "Pelapisan ulang ini dilakukan secara berkala untuk menjaga eksistensi jalan provinsi agar tetap awet," kata Gatot, Jumat (3/2/2017).

Selain perbaikan, juga akan terus dilakukan pemeliharaan rutin jalan dengan peralatan mekanis pada seluruh ruas jalan provinsi sepanjang 1421 km, juga dilakukan pemeliharaan rutin seluruh jembatan yang dikelola provinsi. 

Pemeliharaan rutin jalan menggunakan peralatan mekanis, pada kondisi baik dan sedang, menuju jalan provinsi dari zero hole menjadi zero crack. Pemeliharaan ini, akan dipimpin langsung oleh 11 UPT Dinas PU Bina Marga tersebar di berbagai daerah.

Sementara itu, selain perbaikan jalan, juga akan dilakukan pelebaran, dan pemantapan bagi 75,22 km jalan. Pelebaran jalan ini dilakukan pada 27 ruas jalan. Untuk yang terpanjang, pelebaran jalan dilakukan pada ruas jalan Kota Pamekasan-Sotabar sepanjang 7,3 km. Sedangkan yang terpendek rekonstruksi jalan dilakukan di jalan antara Ponorogo-Pacitan sepanjang 0,4 km.

"Penanganan ini akan mengurangi jumlah panjang jalan dengan lebar belum standar atau dibawah 7 meter, dari 702 km nanti akan menjadi 626 km," ujarnya.

Sementara itu, Benny Sampirwanto Kepala Biro Humas dan Protokol Pemerintah Jawa Timur mengatakan, perbaikan dan pelebaran jalan sangat penting dilakukan mengingat adanya tuntutan kebutuhan masyarakat jauh lebih tinggi dari kondisi kemantapan jalan provinsi.

"Adanya ketidakseimbangan antara tingkat pertumbuhan kendaraan dan pelaksanaan peningkatan kapasitas jalan. Selain itu, terdapat beberapa ruas jalan dengan lebar kurang dari 7 meter dan beberapa ruas jalan dengan volume lalu lintas jauh melebihi kondisi kapasitas jalan," kata Benny. (fik/rst)